Industri Fintech P2P Lending Indonesia: Meningkatkan Inklusi Keuangan dan Menarik Investasi Global
Industri fintech peer-to-peer (P2P) lending Indonesia telah menjadi motor penggerak inklusi keuangan dengan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memainkan peran kunci dalam mempromosikan sektor ini di kancah global, termasuk melalui serangkaian kegiatan strategis di Inggris pada Juni 2024. Kunjungan AFPI tersebut bertujuan untuk memperkenalkan potensi fintech P2P lending Indonesia kepada para investor internasional dan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.
Memperluas Kerja Sama dengan Inggris
Pada 12 Juni 2024, AFPI melakukan audiensi dengan TheCityUK, asosiasi lembaga jasa keuangan Inggris, di London. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar bersama jajaran pimpinan lainnya memaparkan berbagai peluang dan manfaat industri fintech P2P lending di Indonesia. TheCityUK, yang memiliki fokus investasi di Asia Pasifik, menyambut baik presentasi ini dan menunjukkan minat besar terhadap sektor fintech Indonesia. Audiensi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman investor Inggris mengenai karakteristik industri fintech P2P lending Indonesia. Zhouchen Mao, Head Asia Pacific TheCityUK, menekankan pentingnya kerja sama lintas negara untuk memaksimalkan peluang investasi di sektor yang tengah berkembang pesat ini.
Selain audiensi tersebut, AFPI juga mengunjungi Kuflink, platform fintech P2P lending terkemuka di Inggris. Diskusi dengan Narinder Khattoare, CEO Kuflink, memberikan wawasan mendalam tentang praktik terbaik dan regulasi di industri fintech Inggris. Salah satu pelajaran penting yang diambil adalah pentingnya fokus pada pinjaman beragunan (secured loan) dan perlindungan konsumen, yang menjadi perhatian utama regulator Inggris pasca pandemi COVID-19. Model bisnis Kuflink, yang berbasis pinjaman dengan agunan properti, menawarkan proses pengamanan aset yang lebih cepat dibandingkan bank tradisional, yaitu 30-45 hari dibandingkan dengan tiga bulan di bank.
Memanfaatkan Momentum London Tech Week
AFPI juga berpartisipasi dalam London Tech Week pada 10-14 Juni 2024, yang mempertemukan pelaku teknologi, investor, dan pemangku kepentingan global. Dalam acara ini, AFPI menyoroti peran fintech P2P lending dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan proyeksi credit gap yang mencapai Rp2.400 triliun per tahun pada 2026, fintech P2P lending diharapkan menjadi solusi pendanaan alternatif yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM.
Pada sesi diskusi di Cambridge University, Entjik S. Djafar juga berbicara tentang tantangan yang dihadapi industri fintech di Indonesia, seperti keberadaan pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) yang mencemari reputasi fintech resmi. Saran rebranding dari para mahasiswa, seperti mengganti istilah “pinjol” menjadi “Pindar” (pinjaman daring), menunjukkan pentingnya membangun citra positif untuk mendukung keberlanjutan industri.
Kolaborasi dengan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Lokal
Pada 13 Juni 2024, AFPI mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Inggris dan Irlandia, Desra Percaya. Pertemuan ini menegaskan peran penting fintech P2P lending dalam memperluas layanan keuangan ke segmen masyarakat underserved dan unbanked di Indonesia. Dengan agregat penyaluran mencapai Rp829 triliun, fintech P2P lending telah menjadi solusi bagi lebih dari 125 juta peminjam dan 1,38 juta pemberi pinjaman. Data ini mencerminkan pertumbuhan pesat sektor fintech, yang juga menciptakan peluang pengembangan dana dengan bunga kompetitif bagi pemberi pinjaman.
Dalam diskusi tersebut, Desra menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk memastikan pertumbuhan fintech P2P lending yang berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi kemampuan fintech P2P lending dalam memberikan layanan keuangan yang inklusif dengan memanfaatkan teknologi dan data alternatif. Hal ini penting untuk mempersempit kesenjangan kredit yang masih menjadi tantangan utama dalam perekonomian Indonesia.
Pelajaran dari Regulasi dan Praktik Terbaik Inggris
Selama kunjungan ke Kuflink, AFPI mempelajari bagaimana platform-platform P2P lending di Inggris menghadapi tantangan pasca pandemi. Lonjakan Non-Performing Loan (NPL) di banyak platform Inggris mendorong regulator Financial Conduct Authority (FCA) untuk memperkenalkan berbagai regulasi baru. Salah satunya adalah pembatasan pendanaan maksimum dari pemberi pinjaman individu hingga 10% dari total pendapatan mereka. Langkah ini dirancang untuk melindungi pemberi pinjaman sekaligus meningkatkan stabilitas industri.
Sebagai perbandingan, di Indonesia, regulasi fintech P2P lending juga telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keamanan dan perlindungan konsumen. Kehadiran AFPI sebagai asosiasi resmi memberikan panduan dan pengawasan bagi para anggotanya untuk beroperasi secara etis dan sesuai hukum. Praktik terbaik yang dipelajari dari Inggris dapat menjadi inspirasi untuk pengembangan regulasi lebih lanjut di Indonesia.
Membangun Masa Depan Fintech Indonesia
Kegiatan AFPI di Inggris mencerminkan komitmen untuk membawa industri fintech P2P lending Indonesia ke level internasional. Melalui kolaborasi strategis, penerapan praktik terbaik, dan penguatan regulasi, sektor ini diharapkan dapat terus berkembang sebagai pendorong inklusi keuangan dan penggerak ekonomi nasional.
Dengan dukungan investasi global, fintech P2P lending Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemimpin di industri keuangan digital dunia. Kolaborasi dengan negara-negara maju seperti Inggris memberikan peluang untuk meningkatkan inovasi, mendorong pertumbuhan UMKM, dan menciptakan solusi pembiayaan yang lebih inklusif. Semua ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di kancah global tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan akses keuangan yang lebih baik.
